Refleksi Awal Tahun, Ipmapus Mamuju Sorot Sejumlah Kasus

0

SuryatopNews.com – Mamuju – Tepatnya jumat 5 Januari 2018 Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu Cabang Mamuju kembali menggelar aksi unjuk rasa .

Bergerak dari Jl . Trans Sulawesi Mamuju tepatnya di Sekertariat Ipmapus Cabang Mamuju mereka menuju Mapolda Sulawesi Barat untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut.

MAMAN SUPRATMAN yang merupakan koordinator aksi mengawali orasinya di depan kantor Mapolda Sulawesi Barat menyebut bahwa kami dari Ipmapus Cabang Mamuju ingin menyampaikan beberapa hal terkait persoalan yang sampai saat ini kami anggap belum terselesaikan di Polda Sulawesi Barat .

Kami mendesak Kapolda Sulawesi Barat kasus APK yang sampai saat ini belum ada kejelasan serta mendesak Kapolda Sulbar untuk pemeriksaan atau uji Laboratorium atas dugaaan pupuk Palsu di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan kemudian melakukan proses hukum yang berlaku,” tegas Maman Supratman.

Tak hanya itu AHYAR selaku ketua Umum Ipmapus Cabang Mamuju ikut mengecam atas sejumlah pelanggaran berupa dugaan tindak pidana korupsi yang menurutnya sampai saat ini lamban dalam proses penangannya .

Menanggapi apa yang menjadi tuntutan Mahasiswa AKBP . MUSA  yang merupaka  Kasubdit Tipikor Polda Sulbar mengatakan, bahwa kenapa kasus ini lama perlu diketahui bahwa masing – masing kasus itu beda kelasnya dan beda cara kerjanya .

Terkait kasus Alat Peraga Kampanye permintaan dari BPKP kita harus menguji baik itu kertas yang dipakai,kainnya maupun tinta. Dimana ini harus diuji melalui ahli grafika.” Jelas AKBP MUSA .

Selanjutnya karena ahli grafika sangat sulit kita koordinasi kemarin dimana diseluruh indonesia itu hanya ada dua saksi ahlinya , sehingga petunjuk dari BPKP kita kirim ke Labfor yang ada di Jakarta . Dan hasil dari Labfor menyimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas telah sesuai sehingga akhirnya sekarang kasus tersebut berbeda dan oleh BPKP kembali merubah situasi ini .

Perlu diketahui bahwa ternyata BPKP disini juga hanya perwakilan bukan penentu apa yang harus diadakan oleh penyidik, ternyata BPKP setelah kita ekspos dua kali mereka melapor ke BPKP pusat dan disanalah yang menentukan ini bisa disiapkan oleh penyidik baru saya bisa turun menghitung .

Pada pertengahan desember lalu dimana hasil kesepakatan kita dengan BPKP telah menjanjikan kita akan turun melakukan audit investigasi,”papar Kasubdit Tipikor Polda Sulbar AKBP .MUSA .

Sementara itu Menanggapi terkait dugaan pupuk Palsu yang ada di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat PS Dirkrimsus Indag Polda Sulbar Kompol Abdul Rahman mengatakan, terkait soal pupuk palsu dimana diminta untuk di uji Lab sebelum adik – adik mahasiswa meminta itu sudah kami lakukan dan hasilnya sudah ada . Dan yang kami uji Lab itu pupuk merk Hibaflor yang merupakan pengadaan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016.

Itu yang kami jadikan sampel di enam Kabupaten di Sulawesi Barat , dan sesuai dengan uji LAB di Universitas Brawijaya Malang hasilnya sudah ada sama kami, dan menurut hasilnya karena sudah tenggang waktu 8 bulan menurutnya sudah sesuai dan itu bisa dipertanggung jawabkan oleh Universitas Brawijaya Malang,”singkat Kompol Abdul Rahman dihadapan Mahasiswa .

Mendengar tanggapan dari Pihak Polda Sulbar Massa Ipmapus Cabang Mamuju inipun kemudian bergeser ke Kantor Bupati Mamuju untuk menyampaikan beberapa poin tuntutannya .

AHYAR selaku ketua Umum Ipmapus Cabang Mamuju dihadapan Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Mamuju menyebut bahwa ada beberapa hal yang mesti kami sampaikan ke Bupati Mamuju dimana diantaranya adanya upaya penggandaan data penduduk seperti Kartu Keluarga di Desa yang berbeda sementara aturan menggandakan data penduduk jelas diatur dalam UU No 23 Tahun 2006 beserta dengan pidananya.

Kami juga menagi janji Bupati Mamuju terkait gedung pemuda yang sampai saat ini belum terealisasi, sehingga kami anggap bupati melakukan pembohongan publik . Serta kami meminta untuk menyelesaikan persoalan pembangunan SD Sumare yang diduga menyal i speak dimana materialnya diragukan oleh pihak sekolah yang menggunakan dana alokasi umum 2017 kisaran anggaran Rp .387,500.000,. Serta kami meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju khususnya di Kecamatan Bonehau Kalumpang .” Tegas AHYAR.

Karena Bupati Mamuju tidak menemui massa aksi hingga akhirnya kemudian mereka bergerak menuju Kantor Gubernur Sulawesi Barat .

Adi .

Comments

Tinggalkan Komentar anda