Polemik Penjualan Gabah Kering, Begini Solusinya

0
Drs. H. Habsi Wahid, MM saat Pimpin Rapat Rabu (8/1).

Mamuju, – SuryatopNews.com – Atas Surat Keputusan Bupati Mamuju nomor: 188.45/120/I/2018 tentang Tata Kelola Perdagangan Gabah Kering Panen yang diterbitkan pada tanggal 22 januari 2018” yang dianggap tidak berpihak kepada Petani, hal ini menimbulkan polemik hingga berujung adanya aksi unjuk rasa pada kamis (01/02) lalu dan Selasa (07/02) yang dilakukan oleh Mahasiswa dan Petani.

Apa yang menjadi tuntutan Mahasiswa dan petani terkait persoalan adanya upaya pelarangan untuk menjual gabah kering keluar daerah Kabupaten Mamuju dianggap sangat merugikan para petani, pasalnya ratusan ton gabah Kering panen milik sejumlah petani didaerah Kalukku Kabupaten Mamuju terancam membusuk lantaran pedagang dalam hal ini mitra Bulog tidak dapat membeli dengan harga yang sama seperti yang ditawarkan oleh Pedagang dari luar daerah Mamuju.” Ujar Amirulla salah satu mahasiswa yang ikut mendampingi para petani.

Perlu diketahui bahwa Pembelian pedagang lokal dalam hal ini mitra  bulog adalah Rp. 4.100/Kg, sementara pedagang dari Luar daerah membelinya dengan harga Rp. 5.300/ Kg. Selain itu jika memang pelarangan ini untuk memenuhi kebutuhan bulog sejauh ini kita sudah surplus sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan pelarangan untuk menjual gabah kering keluar daerah.” Sebut Amirullah .

Menyikapi apa yang menjadi tuntutan Mahasiswa dan Petani selama ini Bupati Mamuju Drs. H. Habsi Wahid, MM, mengadakan pertemuan diruang kerjanya  pada Rabu ( 8/2) dengan menghadirkan perwakilan petani, mahasiswa, Kapolres Mamuju, Dandim 1418 Mamuju, Kepala Bulog Mamuju, Kepala KPPU Makassar dan sejumlah OPD terkait di jajaran Pemkab Mamuju.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Mamuju H.Habsi Wahid menyampaikan bahwa dengan adanya surat keputusan Bupati itu tentu ini adalah merupakan upaya pemerintah daerah untuk menghindari Fluktuasi harga di pasaran. Dimana terjadi suatu harga yang tidak berimbang antara pembelian harga di petani dan pedagang.

Bulog sebagai baper stok untuk menjaga stabilitas pangan setiap tahun mengalami kendala. Sehingga inilah alasan dikeluarkannya aturan tersebut, namun tentu jika ada hal yang dianggap perlu untuk direvisi maka itulah tujuan dari pertemuan ini dan untuk sementara kami tangguhkan sebagai upaya mencari solusi.” Kata Habsi Wahid.

Sementara itu Kepala Komisi Persaingan Usaha ( KPPU ) Sulawesi Selatan Aru Armando yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, dengan dikeluarkannya keputusan Bupati ini kami melihat adanya  semangat yang patut di apresiasi untuk mempertahankan stabilitas harga panen . Namun tentu keputusan ini tidak menyalahi aturan yang lebih diatas dalam hal ini undang – undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jika memang adanya surplus 45 ribu ton, maka ini akan ada potensi stok ini disalah gunakan sehingga, KPPU berharap agar adanya peninjauan kembali soal surat keputusan Bupati dan siap melakukan advokasi agar dapat mempertahankan stabilitas pangan.”terang Aru Armando.

Ditempat yang sama Kepala Bulog Kabupaten Mamuju Farid Nur mengatakan bahwa,
kami siap membeli gabah dan beras sesuai inpres no 5 tahun 2015.

Kejadian sekarang kami sangat sangat susah menyerap beras, Ketika  stok tidak ada ketakutan  kami akan diisi dari luar Mamuju. Sehingga atas hal ini kami dari Bulog meminta kepada pemerintah Kabupaten Mamuju untuk dapat membantu memenuhi Bulog sebagai baper stok kebutuhan pangan kita.” Harap Farid Nur.

Untuk diketahui dari pertemuan tersebut melahirkan 7 poin penting kesepakatan yang disampaikan langsung oleh Bupati Mamuju diantaranya,akan merevisi peraturan Bupati Mamuju, penjualan gabah kering keluar kota Mamuju dibolehkan dengan catatan para pedagang menyetor 5 karung  gabah untuk ukuran mobil yang besar ke bulog dan 3 karung untuk mobil ukuran kecil, apabila tidak mengindakan kesepakatan ini maka akan mendapat teguran dari aparat keamanan, jika dalam proses teguran atas pelanggaran kesepakatan juga tidak diindakan maka bersedia diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu Bulog tidak melakukan pemotongan gabah dan pihak Bulog membeli gabah kering sesuai standar inpres nomor 5 Tahun 2015, dan mengevaluasi semua proses timbangan yang ada dilapangan baik di tingkat pengepul maupun di tingkat pengusaha atau Mitra Bulog.

Adi.

Comments

Tinggalkan Komentar anda