Polemik PAW Munandar, Terkesan Dipaksakan

0

SuryatopNews.com – Mamuju – Terkait isu Pergantiam Antar Waktu Wakil Ketua DPRD Sulbar yakni Munandar Wijaya yang sampai hari ini masih hangat diperbincangkan kini mendapat respon dari Politisi Gerindra ini.

Dilansir dari salah satu media online Fokus Metro Sulbar Wakil ketua DPRD Sulbar H.Harun menegaskan bahwa semua persyaratan administrasi telah terpenuhi untuk melanjutkan proses PAW pimpinan dari partai gerindra.

Menanggapi akan hal tersebut Munandar Wijaya saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan,Dasar untuk memproses PAW apa? SK DPP Gerindra yang di maksud itu SK pertanggal 3 juli 2015. Dan pada saat itu, saya mengirim surat ke DPP mempertanyakan soal terbitnya SK tersebut.Dan keputusan majelis kehormatan partaj tersebut ada keputusan terakhir, tidak ada lagi keputusan lain hingga saat ini.

Lanjut dikatakan bahwa Dari surat yang saya layangkan ke DPP Gerindra, akhirnya di lakukan sidang Majelis Kehormatan DPP partai Gerindra pada tanggal 12 mei 2016, dan hasil keputusan sidang Majelis Kehormatan DPP partai Gerindra tersebut, dibuatlah surat keputusan intruksi partai Dpp Gerindra bahwa saya tetap melaksanakan tugas selaku wakil ketua DPRD sulbar fraksi Gerindra.

Namun pasca Pilgub Sulbar 2017 kemarin, DPD Gerindra kembali meminta DPRD untuk memproses PAW terhadap saya, sehingga demi menjaga nama lembaga DPRD dan menghormati Rekan-rekan pimpinan DPRD, melalui rapat pimpinan DPRD dibuatlah surat kepada DPP Gerindra untuk meminta tanggapan dan penjelasan secara tegas dan jelas terkait polemik PAW tersebut,”jelas Munandar Wijaya.

Surat pimpinan DPRD tersebut pertanggal 31 mei 2017, hingga saat ini belum pernah ada balasan surat dari DPP Gerindra. Sehingga dasar beberapa Pihak untuk mau memproses PAW saya apa? Itu perlu diperjelas,”imbuhnya.

Munandar menyampaikan bahwa kewenangan pegusulan PAW itu ada di DPP Gerindra, bukan DPD Gerindra Sulbar. Sampai saat ini tidak ada desakan surat atau apapun dari DPP Gerindra kepada DPRD.

Lebih jauh politisi partai berlambang garuda kuning ini menegaskan bahwa ,jadi saya perlu ingatkan kembali, selama belum ada surat balasan DPP gerindra terhadap surat DPRD tersebut, selama itu juga jangan ada proses. Semua harus jelas dan sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang ada di DPRD.

Janganlah ada kesan karena tekanan dari pihak-pihak tertentu yang tidak berwenang lantas rekan-rekan di DPRD mengabaikan aturan yang ada,”ujar Munandar Wijaya.

Secara terpisah Muhammad Hatta Kainang selaku kuasa hukum Munandar Wijaya mengatakan,Saya sebagai kuasa hukum menunggu pertanggung jawaban atau hasil surat yang dilayangkan oleh Wakil ketua DPRD Sulbar yakni Harun atas ketua DPR Sulbar  ke DPP Gerindra.

Terkait persoalan Bamus yang dilaksanakan di DPRD Sulbar Hatta menilai itu menyalahi mekanisme yang tidak biasanya.

Bamus itu harus ada surat ke Anggota Bamus dan harus dibicarakan di internal pimpinan, namun itu tidak ada, sehingga Bamus yang dilaksanakan kemarin itu menyalahi mekanisme.”kunci Hatta Kainang.

Adi

Comments

Tinggalkan Komentar anda