PEREMPUAN DI PARLEMEN, PERGULATAN MELAWAN STIGMA

0

SuryatopNews.com – OPINI – Oleh : Diana Ritonga (Anggota DPRD Mamuju Tengah) – Manusia dalam teks suci al-Qur’an adalah khalifah Allah di muka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi dalam rangka menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh umat manusia. Ini adalah teks suci yang mengisyaratkan keharusan manusia untuk berpolitik. Al-Qurthubi menyatakan bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ini menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan bersama. Ini adalah urusan –urusan politik.

secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan didunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan begitu politik dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia dapat muncul dalam ruang domestic maupun publik, ruang kulktural maupun ruang struktural, personal dan komunal. Tetapi penyebutan politik dalam banyak pikiran dewasa ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas (mashalih ummah) dan untuk masa depan kemanusiaan yang panjang, secara lebih sederhana politik dalam persepsi publik adalah menjadi anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif: bupati, gubernur presiden dan para menteri , hakim pengadilan dan sejenisnya.

Stratrategi Peningkatan Angka Keterpilihan Perempuan

 

Untuk meningkatkan peluang keterpilihan perempuan pada pemilu 2019 diperlukan sejumlah langkah penting.

Pertama, Sistem proporsional terbuka perlu dipertahankan. Selain bertujuan melawan oligarki di partai politik, hal tersebut juga mendorong penguatan fungsi dan kelembagaan partai politik untuk lebih terbuka dan demokratis, serta menantang partai politik untuk memperhatikan aspek pendidikan politik dan mekanisme rekrutmen yang baik. Melalui sistem ini partai politik sesunguhnya tengah dipaksa untuk memiliki ideologi, platform, dan program bukan hanya sekedar ‘menjual’ figur caleg untuk memunculkan perbedaan antara partai politk satu dengan yang lain, akan tetapi alih-alih mereka memikirkannya sebagai solusi, mereka justru menganggap sistem ini telah mengorbankan figur-figur ‘penting’ atau elit partai dengan dalih maraknya politik uang. Sementara data penelitian beberapa lembaga penelitian termasuk Puskapol UI politik uang meski terjadi, sangat kecil kontribusi mempengaruhi preferensi pilihan politik seseorang. Kunci perubahan ada pada partai politik sendiri yang memerlukan penguatan kelembagaan partai politik, karena tidak bisa dipungkiri partai politik menyadari strategis sekaligus dilema akan hal tersebut. Karena dengan kondisi saat ini oligarki dan kekerabatan dalam partai terus mengalami tekanan, partai yang mampu membenahi kelembagaan dengan menghadirkan 3 hal yakni (1) ideologi dan platform sebagai basis program serta visi dan misi bagi semua anggota. (2) mekanisme rekrutmen dan pengelolaan keanggotaan atau kader yang professional serta memiliki penjenjangan karir politik yang jelas. (3) mekanisme pemilihan dan penetapan calon yang demokratis dan berbasis pada kompetensi. Karena kembali pada opsi sistem proporsional tertutup sesungguhnya hanya akan menghadirkan penguatan oligarki dan kekuasaan elit di partai politik sehingga semakin abai terhadap inti masalah yang harus diperbaiki yakni menghadirkan platform dan ideologi sebagai basis mengelola partisipasi politik, melakukan pendidikan politik, dan membenahi sistem rekrutmen.

Kedua, Menghadirkan makna sesungguhnya affirmatif action  pencalonan perempuan dengan mendorong pengaturan pencalonan perempuan melalui kaderisasi dan kelembagaan internal partai yang lebih baik dengan penerapan kuota partai untuk perempuan. Pertama, dengan penerapan minimal 30% pada kepengurusan partai di tingkat pusat dan daerah.  Aturan tersebut membuka akses perempuan untuk terlibat dalam berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil partai dalam kaderisasi dan rekrutmen anggota serta dalam pencalonan anggota legislatif. Kedua, Pencalonan anggota legislatif perempuan oleh partai politik juga diperlukan mekanisme perimbangan basis rekrutmen. Dari total angka pencalonan perempuan, perlu dipilah basis rekrutmennya, yang berasal dari 30% perempuan yang menjadi pengurus partai, 30% dari kader partai dan organisasi sayap di bawah partai, dan 30% lagi rekrutmen terbuka dari masyarakat yang mengutamakan perempuan berbasis akar rumput.

Ketiga, jika memang pendanaan oleh negara dilakukan, maka harus dialokasikan untuk pendidikan politik dan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik seperti pada poin kedua di atas, dan mendorong partai politik harus terbuka dan tidak berlaku diskriminatif sebagai konsekuensi penggunaan anggaran negara. Untuk itu perlu mengidentifikasi perempuan-perempuan potensial dalam merepresentasikan kepentingan politik perempuan dalam upaya mendorong partai mencalonkan caleg perempuan yang memiliki kualitas dan potensi di wilayah basis kekuatannya. Untuk itu perlu dukungan database caleg perempuan potensial yang perlu didorong oleh gerakan perempuan, akademisi, dan CSO kepada partai politik untuk mencalonkan dengan mempertimbangkan wilayah penempatan yang strategis pula.

Keempat, data identifikasi wilayah (kabupaten/kota; dapil) yang tinggi suara untuk caleg perempuan berdasar hasil pemilu 2009 dan 2014, akan berguna bagi strategi penempatan caleg perempuan pada wilayah potensial tersebut. Sementara itu pada wilayah yang masih tidak ramah terhadap caleg perempuan atau tingkat keterpilihan perempuannya rendah, tentu diperlukan strategi penguatan pada wilayah tersebut bukan hanya oleh partai politik melalui fungsi pendidikan politiknya tetapi juga oleh gerakan perempuan dan organisasi masyarakat sipil.

Kelima, Beberapa partai politik berargumen satu-satunya jalan menguatkan kelembagaan partai politik adalah beralih pada sistem pemilu porporsional tertutup, ini merupakan suatu bentuk kegagalan berpikir (logical fallacy). Karena penguatan kelembagaan partai bisa dilakukan dengan tetap menjalankan sistem terbuka, seperti melakukan tiga hal dalam poin pertama di atas. Dengan mendorong menerapkan sistem tertutup, motif partai sudah sangat jelas ingin melanggengkan oligarki, elitisme, dan kekerabatan semata atas nama penguatan kelembagaan. Sistem tertutup akan mematikan potensi partisipasi politik, pendidikan politik warga, dan menutup ruang keragaman dalam hal representasi politik. Bagi perempuan sistem tertutup akan mematikan potensi pengalaman historis perempuan melakukan kontestasi politik sejak dari rumah hingga mencalonkan diri dan berhasil terpilih, dengan sistem terbuka ini sesungguhnya partai terus didesak untuk serius dalam rekrutmen dan pendidikan politik bukan hanya sekedar pemenuhan syarat administrasi belaka yang dampaknya mereka hadapi sekarang. Sementara dengan sistem tertutup bisa saja meski belum tentu juga, angka keterpilihan perempuan menjadi meningkat, akan tetapi masalahnya ia tidak dibangun dari proses menghadirkan pengalaman politik khas perempuan dalam upaya mengagregasi kepentingan perempuan secara terus menerus.

 

Twitter Ads info and privacy

 “Rich, Lazy and Corupt!” Untuk perempuan politisi, yang membuat citranya cenderung buruk, antara lain karena belum ada perempuan yang benar-benar membekas di benak publik sebagai tokoh politik berprestasi.kehadiran perempuan di DPR dianggap belum membawa perubahan nyata di masyarakat. “Sebanyak 62,5 persen responden Kompas menyatakan tidak puas atas kinerja perempuan politisi di parlemen.  Perempuan politisi menuai perhatian jika ada skandal termasuk terkait dengan situasi keluarganya. Ini menutup prestasi dan kinerja. Saya sepakatdengan Beberapa politisi perempuan yang selama ini say ajajaki . Mereka merasa dirinya lebih rentan atas sorotan publik, termasuk melalui pemberitaan media. Tak heran jika dalam isu penting di publik, misalnya ketika “beras plastik” yang mengancam keamanan pangan menjadi topik hangat, kita tidak mendengar politisi perempuan di parlemen angkat suara. Dan beberapa masalah di daerah yang kecenderungan ya harus di kawal melalu kebijakan DPRD sebagai lembagawa politik yang mengawal dan mengawasi kebijakan terhadap rakyat.

 

5 pertanyaan perempuan parlemen

  1. Bagaimana mengatur peran di dunia politik dengan peran kodrati sebagai istri dan ibu?
  2. Bagaimana agar perempuan di dunia politik tidak selalu dinomorduakan dan diperalat dalam konflik?
  3. Bagaimana agar perempuan memiliki kepercayaan diri untuk berkompetensi dan menang dalam persaingan politik?
  4. Bagaimana agar perempuan tetap loyal pada konstituen dan partainya, namun tetap memperjuangkan kepentingan perempuan?
  5. Bagaimana menghadapi intrik dari sesama perempuan di parlemen?

Dalam menjawab pertanyaan di atas berikut saya Akan jelaskan di Bawah ini

Tantangan Menghadirkan Kepentingan dalam Representasi Politik

 

Menurut Ann Philips (1995) menghadirkan representasi identitas perempuan secara kuantitas akan mendorong keadilan dan kesetaraan serta mendorong hadirnya kepentingan perempuan, juga membuat perempuan dapat mengakses sumber daya untuk kebaikan seluruh masyarakat. Susan C. Stokes (2013) berpendapat politik merupakan proses alokasi dan distribusi sumber daya kepada rakyat yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Stokes menjelaskan tentang konsep Politik Distributif  berkaitan dengan proses strategi  pengalokasian (budgeting dan legislasi) dan distribusi (penyampaian/eksekusi program atau kebijakan) dari sumber daya negara, yang melibatkan berbagai pihak.

Representasi politik yang demokratis terjadi jika mereka yang kepentingannya dipengaruhi atau tersentuh oleh sebuah keputusan mempunyai kapasitas untuk (terlibat) memengaruhi pembuatan keputusan tersebut. Kapasitas memengaruhi keputusan dimaknai sebagai hadirnya keterlibatan atau partisipasi politik dari kelompok yang tersentuh dengan keputusan yang akan dihasilkan. Artinya proses menghadirkan kepentingan adalah sesuatu yang bersifat longitudinal artinya harus berkali-kali diupayakan hadir pada ruang politik.

Menurut Susan Stokes, politik distributif sebagai suatu strategi alokasi dan distribusi sumber daya memiliki dua tujuan. Pada satu sisi, bagi partai politik/kandidat/pejabat politik, ia bertujuan untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Di sisi lain, bagi warga, ia merupakan sarana untuk memperoleh akses dan kendali terhadap sumber daya. Sehingga hubungan antara partai politik/kandidat/pejabat politik dengan pemilih/warga adalah relasi politik yang penting dalam politik distributif dan sangat menentukan. Disebabkan masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda dalam konteks politik distributif, maka menjadi tidak bisa dihindari pertemuan keduanya dijembatani melalui sebuah transaksi politik berbasis pada kepentingan. Sementara pemilu adalah konteks yang bisa mempertemukan dua subjek politik untuk menyepakati kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya sebutan kandidat mengacu kepada calon legislatif, calon presiden, atau calon kepala daerah.

Pemilu tidak bisa dihindari menjadi arena transaksi politik yang melibatkan warga selaku pemilih dengan partai politik/kandidat/pejabat politik.  Dari perspektif partai politik/kandidat/pejabat politik, mereka berusaha untuk meraih dukungan dengan cara memberikan sumber daya yang bersifat jangka pendek seperti uang dan barang untuk meraih suara warga, sementara warga membutuhkan akses terhadap sumber daya yang lebih bersifat jangka panjang seperti akses kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, infrastruktur dan lain sebagainya yang bersifat program jangka panjang dan berkelanjutan. Transaksi yang selama ini terjadi merupakan bentuk politik uang yang bersifat jangka pendek, relasi personal/individual antara kandidat dengan pemilih, yang merugikan bagi warga secara kolektif.

Pemilih  menukarkan suaranya untuk sesuatu yang bersifat sesaat, tetapi merugikan kepentingannya dalam jangka panjang. Pemilih dianggap terdiri dari sekumpulan individu-individu yang tidak memiliki kepentingan kolektif bersama sehingga para kandidat memperlakukan mereka hanya sebagai individu yang punya kepentingan pribadi bukan sebagai kesatuan warga yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang memiliki kebutuhan, masalah, dan kepentingan bersama untuk diselesaikan. Dampak dari proses transaksi yang bersifat individual adalah pemenuhan sumber daya kepada seorang atau sekelompok individu, tidak akan memiliki dampak positif bagi orang lain, malah justru rentan terjadi diskriminasi dan merugikan orang atau pihak lain.  Dalam proses memetakan kebutuhan kolektif, warga menjadi semakin sulit karena warga digiring untuk berpikir secara individualis sesuai doktrin pendidikan pemilih selama ini yaitu menjadi pemilih cerdas secara individual.

Selama ini kandidat selalu berusaha menawarkan visi, misi, dan program-programnya melalui janji kampanye, yang harus dipastikan adalah apakah kandidat telah mengumpulkan data tentang kebutuhan, masalah, dan tuntutan masyarakat?  Pencarian data dan penyerapan aspirasi harus dilakukan dengan mencari tahu apa yang menjadi aspirasi warga terkait permasalahan mereka, kebutuhan mereka, dan tuntutan mereka secara kolektif sebagai warga yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Oleh karena penting bagi kandidat atau partai politik mencari tahu dengan melakukan observasi atau survey, atau justru memfasilitasi warga melakukan survei warga secara mandiri untuk memetakan aspirasi dan kebutuhan mereka secara jangka panjang dan berkelanjutan dalam bentuk program. Sehingga yang dibutuhkan warga untuk menjadi pertimbangan memilih kandidat adalah siapa yang mau berkomitmen dan mau mendengar aspirasi dan mengerti kebutuhan masyarakat. Berdialog dengan warga dengan membuka akses informasi bagi seluruh warga untuk mewujudkan program tuntutan warga dari hasil survei warga, bukan sekadar kandidat yang memiliki janji kampanye paling bagus tapi jauh dari kebutuhan warga.

Dalam suatu proses transaksi politik antara partai politik/kandidat/pejabat dengan pemilih/warga biasanya tidak dilakukan secara langsung, tetapi membutuhkan peran pihak ketiga yang disebut oleh Stokes (2013) sebagai perantara. Sebutan perantara cenderung dimaknai negatif seiring pemaknaan terhadap transaksi politik yang juga dianggap buruk. Dari segi rekrutmennya, perantara bisa dibagi dalam dua kategori. Pertama, perantara yang berasal dari rekrutmen dari atas yaitu birokrasi, struktur partai politik, konsultan politik. Kedua, perantara yang berasal dari rekrutmen dari bawah yaitu berasal dari masyarakat seperti kelompok pendamping warga dan LSM (Puskapol, 2014). Tulisan ini menempatkan perantara sebagai bagian dari aktor representasi politik non-elektoral.

Peran perantara (aktor representasi politik non-elektoral) dalam politik distributif sangat penting, terutama untuk mewujudkan suatu kesepakatan yang pro terhadap kepentingan warga. Akan tetapi selama ini peran vital ini seringkali disalahgunakan untuk mendukung kesepakatan politik yang bersifat jangka pendek, dan hanya sekedar menguntungkan kandidat untuk sekadar terpilih. Kelompok pendamping warga dan organisasi masyarakat sipil pun seringkali terjebak dalam ranah kontestasi kandidat dengan menjadi elit politik masyarakat. Peran mereka lebih sebagai mobilisator dukungan warga dampingan kepada kandidat tertentu, setelah sebelumnya terjadi kesepakatan politik antara kandidat dan elit pendamping warga yang tidak melibatkan warga.

Perantara memiliki tiga peran penting yaitu sebagai penghubung, distributor, dan mobilisator. Peran sebagai penghubung dimaknai sebagai pembuka akses dan membantu menjalin komunikasi antara pemilih/warga dengan kandidat/pejabat politik/partai politik. Lebih dalam perantara harus bisa menyuarakan kepentingan pemilih/warga dan melakukan tuntutan kepada kandidat/pejabat politik/partai politik. Peran sebagai ditributor dimaknai sebagai peran memberikan sesuatu, dalam hal ini akses terhadap informasi. Perannya pada kandidat adalah memberikan suatu informasi aspirasi dan tuntutan warga. Sementara kepada warga, perantara memberikan suatu informasi tentang kebijakan dan program bagi masyarakat. Peran sebagai mobilisator merupakan peran mengorganisasi, menggerakkan dan mengumpulkan warga. (Puskapol, 2014)

Cara pandang terhadap pemilu merupakan titik penting bagi partisipasi dan keterlibatan warga secara jangka panjang.  Dalam politik distributif, pemilu harus dipandang sebagai sebuah siklus berulang yang terdiri dari 3 tahap yaitu (1) Tahap Pra Pemilu, (2) Tahap Pemilu, dan (3) Tahap Pasca Pemilu. Pada tahap pra pemilu meliputi proses pemetaaan masalah warga, penyerapan aspirasi dan perencanaan alokasi, dan mengenal informasi tentang ideologi, platform, dan program dari partai politik/kandidat. Lalu tahap pemilu pada masa kampanye meliputi proses pengorganisasian untuk mewujudkan kesepakatan politik berisi poin-poin tuntutan alokasi dan distribusi sumber daya dari warga kepada seluruh partai politik/kandidat. Sedang tahap pasca pemilu yang meliputi proses partisipasi/keterlibatan warga bersama aktor representasi non-elektoral dalam pengawasan dan menghadirkan kembali kepentingan guna memastikan poin-poin alokasi sumber daya dalam proses alokasi dan distribusi diwujudkan oleh legislatif dan eksekutif.

Saya percaya bahwa perempuan, di luar soal kodrat yang terkait dengan fisik dan reproduksi, punya potensi yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam politik. Era digital justru membuka peluang lebih besar daripada sebelumnya.Pengalaman historis banyak. Termasuk apa yang dikatakan salah satu politisi perempuan paling mumpuni, Margareth Thatcher. The Iron Lady, sebutan untuk perempuan yang 11 tahun menjadi perdana menteri Inggris itu pernah berkata, “If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman”

Tantangan STIGMA keperempuan dalam Menjawab Kebutuhan Yang Pro terhadap Rakyat

ada sejumlah tantangan dalam representasi politik di Indonesia untuk menghadirkan kepentingan.Pertama, hubungan yang dominan terjalin adalah hubungan antara pemilih dan calon wakilnya, lebih kepada hubungan yang personal dan pragmatis bukan didasari pada kepentingan politik yang sama. Partai politik secara kelembagaan menjadi ‘absen dalam kontestasi pemilu, yang hadir justru kontestasi antarcaleg baik antar partai maupun sesama partai. Partai politik perlu hadir dengan platform dan ideologi untuk membentuk dan menghadirkan identitas kolektif pemilih berbasis pada relasi agregatif antara warga (kumpulan individu) dengan partai politik, karena platform dan ideologi akan jadi basis kontrol dan pembentuk kesadaran bersama.

Kedua, Pendidikan pemilih yang selama ini dominan dilakukan mengarahkan para pemilih menjadi individu-individu yang terpisah satu sama lain, bukan sebagai warga yang memiliki kebutuhan kolektif dan kepentingan bersama. Pendidikan pemilih kerap hanya memfasilitasi bagaimana teknik mencari informasi tentang profil caleg, rekam jejak, visi dan misi yang ditawarkan sehingga orientasinya mampu menjadi pemilih cerdas, memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Itu saja sangatlah tidak cukup, bahkan cenderung akan memunculkan kekecewaan jika terpaku dengan keyakinan bahwa kepentingan kita bisa dititipkan kepada seseorang, sementara kenyataannya partai politik yang semestinya bertanggung jawab mengregasi kepentingan dan mewujudkannya.  Memaksa partai politik agar menjadi sasaran tembak tuntutan kepentingan menjadi perlu untuk dilakukan. Selain itu pendidikan politik harus hadir untuk mendorong partisipasi warga bukan hanya untuk sekedar memilih atau menggunakan hak pilihnya, tetapi mendorong partisipasi politik berupa keterlibatan untuk menghasilkan dan merumuskan kepentingan bersama pada masa pemilu serta mengawasinya, bahkan turut terlibat menuntut kembali kepentingannya pada masa pasca pemilu jika partai politik mangkir dalam pembahasan regulasi dan anggaran.

ketiga, aktor representasi politik non-elektoral seperti organisasi masyarakat sipil, gerakan, dan serikat melakukan fungsi agregasi kepentingan seringkali bersifat elitis dan tidak mendorong partisipasi politik warga agar memiliki akses untuk terlibat dalam memengaruhi keputusan. Selain itu aktor representasi non-elektoral juga kadang terjebak mentransaksikan kepentingannya kepada salah satu kekuatan politik, sehingga tidak melihat kepentingan yang diusung harus dapat hadir dan diwujudkan terlepas dari siapapun yang kemudian memenangkan posisi politik.

Keempat, momentum pemilu masih dianggap sebagai suatu rutinitas politik. Cara pandang terhadap pemilu merupakan titik penting bagi partisipasi dan keterlibatan warga secara jangka panjang. Dalam politik distributif pemilu harus dipandang sebagai sebuah siklus berulang yang terdiri dari 3 tahap yaitu pra pemilu, pemilu, dan pasca pemilu (telah dijelaskan dalam pembahasan di bagian sebelumnya).

Kelima, representasi politik adalah suatu bentuk hubungan yang bisa bersifat antagonistik, tidak selalu wakil dan terwakil dalam kondisi harmoni tetapi bisa bertransformasi menjadi ‘kita’ dan ‘mereka’; ataupun ‘kawan’ atau ‘lawan’. Artinya hubungan yang terbentuk bersifat dinamis mengacu pada kepentingan, yang menjadi pusat diskursus, untuk mendefinisikan bentuk hubungan di antara mereka. Kemungkinan bahwa kepentingan politik yang disepakati kemudian dibajak atau diabaikan oleh wakil, maka klaim representasi politik bisa hadir darimana saja (klaim representasi politik non-elektoral) untuk menghadirkan kembali kepentingan untuk kemudian memaksa dan menuntut komitmen terhadap kepentingan, yang pada akhirnya membentuk hubungan yang bersifat antagonistik. Peran dari aktor representasi politik non-eletoral menjadi teramat penting dalam proses agregasi dan menghadirkan kepentingan, termasuk mendorong antagonisme posisi politik kekuatan di parlemen terhadap suatu wacana atau isu.

 

HARAPAN SAYA sebagai WAKIL RAKYAT YANG MEWAKILI PEREMPUAN

 

Perlu perabaikan dan penguatan terhadap sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Harus disadari representasi politik saat ini memiliki dua dimensi relasi yaitu (1) yang berbasis pada relasi individu (seorang pemilih dengan hak suaranya) dengan calon atau wakil rakyatnya, serta (2) yang berbasis pada relasi agregatif antara warga (kumpulan individu) dengan partai politik. Saat ini partai politik fokus hanya pada dimensi relasi yang pertama, yakni menjual figur/sosok calon legislatif pada pemilu legislatif untuk berelasi kepada pemilih. Partai politik cenderung abai terhadap dimensi yang kedua untuk menghadirkan ideologi, platform, gagasan, dan program yang akan mereka kontestasikan dan perjuangkan, yang berbeda dari partai lain, sehingga mampu mengagregasi kepentingan warga. Sistem proporsional terbuka sudah memberi fondasi agar 2 dimensi relasi tersebut hadir bersamaan dan saling menguatkan, dan bukan memilih salah satu bentuk relasi saja. Sehingga saat ini partai politik perlu menggarap dimensi kedua dengan membenahi kelembagaan dengan menghadirkan 3 hal yakni (1) Partai politik perlu hadir dengan platform dan ideologi untuk membentuk dan menghadirkan identitas kolektif pemilih berbasis pada relasi agregatif antara warga (kumpulan individu) dengan partai politik, karena platform dan ideologi akan jadi basis kontrol dan pembentuk kesadaran bersama bukan individu yang selama ini jadi pengikat. (2) mekanisme rekrutmen dan pengelolaan keanggotaan agar memiliki penjenjangan karir politik yang jelas. (3) mekanisme pemilihan dan penetapan calon yang demokratis dan berbasis pada kompetensi dan ideologi, terutama perlunya aturan khusus untuk pencalonan afirmatif perempuan di dalam partai politik.

Perlu mendorong kaderisasi, keanggotaan, dan kelembagaan internal partai yang lebih baik dengan penerapan kuota partai untuk perempua. Pertama, penerapan minimal 30% pada kepengurusan partai di tingkat pusat dan daerah. Aturan tersbut membuka akses perempuan untuk terlibat dalam berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil partai dalam kaderisasi dan rekrutmen anggota serta dalam pencalonan anggota legislatif. Kedua, pencalonan anggota legislatif perempuan oleh partai politik juga diperlukan mekanisme perimbangan basis rekrutmen. Dari total angka pencalonan perempuan, perlu dipilah basis rekrutmennya, yang berasal dari 30 % perempuan yang menjadi pengurus partai, 30% dari kader partai dan organisasi di bawah partai, dan 30% lagi rekrutmen terbuka dari masyarakat yang mengutamakan perempua. Jika pendanaan oleh negara dilakukan maka harus dialokaskan untuk pendidikan politik dan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik seperti pada poin ketiga di atas, membuat partai politik harus terbuka dan tidak berlaku diskriminatif sebagai konsekuensi penggunaan anggaran negara. Untuk itu perlu mengidentifikasi perempuan-perempuan potensial dalam merepresentasikan kepentingan politik perempuan dalam upaya mendorong partai mencalonkan caleg perempuan yang memiliki kualitas dan potensi di wilayah basis kekuatannya. Untuk itu perlu dukungan database caleg perempuan potensial yang perlu didorong oleh gerakan perempuan, akademisi, dan CSO kepada partai politik untuk mencalonkan dengan mempertimbangkan wilayah penempatan yang strategis pula.

Perlu perubahan paradigma pendidikan pemilih, yang selama ini dominan dilakukan mengarahkan para pemilih menjadi individu-individu yang terpisah satu sama lain, ke arah warga yang memiliki kebutuhan kolektif dan kepentingan bersama. Pendidikan pemilih kerap hanya memfasilitasi bagaimana teknik mencari informasi tentang profil caleg, rekam jejak, visi dan misi yang ditawarkan sehingga orientasinya mampu menjadi pemilih cerdas, memilih yang terbaik diantara pilihan yang ada. Itu saja sangatlah tidak cukup. Pendidikan politik harus hadir untuk mendorong partisipasi warga bukan hanya untuk sekedar memilih atau menggunakan hak pilihnya, tetapi mendorong partisipasi politik berupa keterlibatan untuk menghasilkan dan merumuskan kepentingan bersama pada masa pemilu serta mengawasinya bahkan turut terlibat menuntut kembali kepentingannya pada masa pasca pemilu jika partai politik mangkir dalam pembahasan regulasi dan anggaran.

Gerakan perempuan perlu melakukan klaim representasi politik non-elektoral untuk menghadirkan kembali kepentingan. Urgensi gerakan perempuan untuk memaksa dan menuntut komitmen partai politik terhadap kepentingan perempuan, yang pada akhirnya membentuk hubungan yang bersifat antagonistik. Peran dari aktor representasi politik non-eletoral menjadi teramat penting dalam proses agregasi dan menghadirkan kepentingan, termasuk mendorong antagonisme posisi politik kekuatan di parlemen terhadap suatu wacana atau isu. Semoga Di 2019 tingkat keterpilihan Kaum perempuandi Kab Mamuju Tengah Bisa meningkat 30 persen/ tanpa harus mencederai Demokrai di Indonesia.

 

Comments

Tinggalkan Komentar anda