Pelantikan Sekda Mamuju , Menuai Sorotan

0
SuryatopNews.com – Mamuju – Pelantikan sekertaris daerah Kabupaten Mamuju bukan tidak menuai sorotan dari sejumlah elemen yang ada.
Dalam konteks hukum tata negara dan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara atau daerah beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi daerah tersebut.sekaitan dengan adanya pelantikan sekda Mamuju yang terpilih.
Dalam persfektif Muh. Yusuf  salah satu dosen tata negara di universitas tomakaka bahwa pelantikan sekda Mamuju menilai ada hal – hal yang ganjil dalam kaca mata  Ketata negaraan dan pemerintahan serta panitia pelantikan sekda harus mampu menjelaskan kepada masyarakat, sebab ini akan menjadi preseden buruk tata kelola pemerintahan baik dan bersih ( good goverment dan clean goverment) apabila tidak dijelaskan kepada masyarakat ini akan berimplikasi terhadap tindakan dan perbuatan sekda kedepan.
Lebih jauh  Yusuf menjelaskan persoalan  keganjilan yang dimaksud dalam proses pelantikan sekda Mamuju yaitu
pertama adalah Bahwa dalam konteks kelembagaan negara atau pemerintahan dilihat dari sisi fungsi dan struktural, sekda Mamuju dilihat dari segi struktural dan sebagai pimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana dalam pelantikan sekda Mamuju yang menjadi saksi diluar dari struktur pemerintahan yang menjadi pertanyaan apakah dibolehkan ? dan apakah ada dasar hukumnya diluar struktur pemerintahan yang menjadi saksi ? ini yang harus di jelaskan oleh panitia pelantikan sekda.
Yang kedua adalah Bahwa yang dilantik ini adalah sekda Mamuju pimpinan ASN yang sudah berpangkat atau golongan empat D, semestinya yang menjadi saksi yang setara dengan pangkat atau golongan sekda, masa yang menjadi saksi diluar struktural dan dibawah pangkat atau golongan sekda,  ini persoalan etika pemerintahan kalau menurut saya ini tidak etislah,”cetus Muh Yusuf.
Selanjutnya dosen Fakultas hukum Unika Mamuju ini menjelaskan bahwa Kalau ini nilai kebiasaan selama ini setiap dalam pelantikan sekda yang menjadi saksi diluar struktural pemerintahan dan di bawah pangkat atau golongan sekda ini akan menjadi pemerintahan yang tidak menganut kepastian hukum /asas legalitas. Alasannya Karna mengelolah pemerintahan tidak seperti mengelolah warkop tetapi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Inilah catatan penting dan keganjilan yang saya lihat saat pelantikan sekda Mamuju dan harus panitia mampu menjelaskan kepada masyarakat terang muh.yusuf
Implikasinya kedepan  sekda apabila beliau berbuat atau bertindak dalam pemerintahan atau ada kebijakan ini akan diduga menjadi cacat hukum atau ilegal dalam pemerintahannya.”pungkas Muh Yusuf.
Man / Ad .

Comments

Tinggalkan Komentar anda