Pansus Pasar Moderen Di DPR, Akhirnya Terbitkan Rekomendasi

0
Hj. Sitti Suraidah Suhardi,SE. (Ketua DPRD Kab.Mamuju/Net)

Mamuju, – SuryatopNews.com – Adalah merupakan angin segar bagi sejumlah pedagang kecil yang ada didalam Kota Mamuju saat ini, betapa tidak
terkait maraknya pasar modern (mini market) yang ada di Kabupaten Mamuju dimana dianggap mematikan pedagang kecil (pedagang lokal) yang ada dipasar tradisional .Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindak lanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Setelah Pansus yang dibentuk DPR melakukan pembahasan tentang izin mini market yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Mamuju sebanyak 27 izin mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017 lalu, DPR mengeluarkan 3 poin rekomendasi penting, sala satunya meminta Bupati Mamuju untuk menutup sementara operasi mini market di Mamuju.

Ketua DPR Kabupaten Mamuju Suraidah Suhardi Rabu (14/02) membenarkan akan rekomendasi tersebut.

” Iya, sudah ada ” sebut Suraidah Suhardi

Menurutnya, hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR merupakan hasil study banding di Manado bersama anggota Pasus yang telah dibentuk oleh DPR.

Kita berharap rekomendasi dari DPR tentang mini market ini segera ditindak lanjuti oleh Bupati Mamuju.”harap Suraidah Suhardi.

” ini adalah hasil rumusan bersama di DPR, kita tentu berharap agar Bupati Mamuju bisa sesegerah mungkin menindaklanjuti rekomendasi tersebut, (red)” tutup Suraidah.

Sementara itu ada 7 poin penting dari hasil rekomendasi pansus DPRD Kabupaten Mamuju tersebut diantaranya :

Meminta kepada Bupati Mamuju untuk segera menutup sementara operasi mini market yang telah dikeluarkan izinnya dengan pertimbangan sebagai berikut.

Izin pembangunan Mini Market tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 7, bab IV pasal 13 ayat 2 tahun 2017 tentang perdagangan.

Izin usaha pembangunan toko modern (mini market) yang dikeluarkan oleh pemda Mamuju mengacu pada peraturan menteri perdagangan nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional tidak memenuhi unsur persyaratan.

Penataan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern yang diatur dalam PP nomor 102 tahun 2017, sebagai acuan dasar hukum, tetap harus memperhatikan jarak dan lain-lain.

Pendirian pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Bab II, pasal 2, 3 dan 4, persyaratannya harus termuat.

Meminta kepada Bupati agar segera membentuk peraturan daerah dan peraturan bupati terkait dengan zonasi pembangunan dan pemberian izin mini market di kabupaten Mamuju.

‎Meminta kepada Bupati mamuju untuk tidak lagi mengeluarkan izin mini market sebelum membuat peraturan daerah tentang mini market.

Zul.

Comments

Tinggalkan Komentar anda