AMPS PERTANYAKAN KASUS HUKUM UNSUR PIMPINAN DPRD SULBAR

0
Aliansi Masyarakat Pemerhati Sulbar Saat Audiens di Kejaksaan Negeri Mamuju

SuryatopNews.com – Mamuju -Aliansi Masyarakat Pemerhati Sulbar mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju dengan agenda mempertanyakan soal proses hukum dugaan kasus Korupsi yang telah menetapkan 4 unsur Pimpinan DPRD Sulbar sebagai tersangka.

Safaruddin yang merupakan koordinator lapangan Aliansi Masayarakat Pemerhati Sulbar mengatakan bahwa maksud kedatangan kami kesini adalau untuk mempertanyakan sejauh mana proses hukum atas ke 4 unsur pimpinan DPRD Sulbar yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan adanya kasus yang bergulir di Provinsi Sulawesi Barat terkait tindak pidana korupsi yang menyeret nama ke 4 Unsur pimpinan DPRD Sulbar, kami ingin mempertanyakan seputar penahanan ke 4 tersangka tersebut,” ujar Safaruddin.

Senada dengan itu Arman yang juga merupakan bagian dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Sulbar menjelaskan bahwa kami mewakili masyarakat ingin meminta penjelasan terkait kasus yang sedang  bergulir itu sampai dimana.

Kami beranggapan bahwa hal yang terbaik yang harus kita lakukan saat ini adalah dengan cara pendekatan persuasif sebelum teman – teman turun kebawah,” sebut Arman.

Dalam pertemuan tersebut Aliansi Masyarakat Pemerhati Sulbar ini juga menuntut 5 poin diantaranya , meminta kejaksaan untuk menuntaskan kasus korupsi yang bergulir di DPRD Sulbar, mendesak kejaksaan yang dianggap setengah hati untuk menahan 4 tersangka pimpinan DPRD Sulbar, meminta kejaksaan agar transparan dan bersungguh – sungguh menuntaskan kasus pokok pikiran anggota DPRD Sulbar, mengevaluasi hasil kinerja anggota DPRD berdasarkan PP 16 Tahun 2010  tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tatib DPRD pasal 64  dan dalam waktu 1 minggu apabila tidak ada progres terkait dengan tuntutan maka kami selaku Aliansi Masyarakat Pemerhati Sulbar akan kembali turun dengan massa aksi besar besaran.

Menanggapi apa yang menjadi tuntutan AMPS Kasi intel kejaksaan Negeri Mamuju Dhian Arwinatadibrata, SH mengatakan, berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang saat ini dilakukan penyidikan oleh penyidik di Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan dan Barat terkait 4 unsur pimpinan DPRD yang telah ditetapkan sebagai tersangka, saya sudah komunikasi dengan Kasi Penkum Kajati Sulawesi Selatan dan Barat Salahuddin SH.

Beliau menyampaikan bahwa perkara ini dalam tahap pemberkasan, artinya proses penyidikan tetap masih berlangsung . Dimana setelah selesai pemberkasan maka nanti akan dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti,” jelas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mamuju ini.

Menanggapi soal upaya penahanan ke 4 tersangka unsur pimpinan DPRD Sulbar Dhian Arwinatadibrta, SH menjelaskan bahwa soal penahanan itu tergantung dari kebijakan disana nanti, tetapi kebiasaan kami dimana kami melakukan penahanan setelah tahap dua , maksudnya berkas perkara tersangka dan barang bukti diserahkan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum setelah perkara itu dinyatakan lengkap atau P21 .

Apa yang menjadi tuntutan dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Sulawesi Barat kami apresiasi dan ini akan kami sampaikan ke Kajati Sulselbar.” Simpul Dhian Arwinatadibrata, SH .

Adi .

Comments

Tinggalkan Komentar anda