NPHD Persyaratkan Fakta Integritas.

0
SuryatopNews.com – JAKARTA – Sebagai salah satu persyaratan penganggaran pelaksanaan Pemilukada, pemerintah daerah dan pelaksana Pemilukada diwajibkan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal itu dibutuhkan sebagai jaminan serta komitmen tertulis pemerintah daerah untuk menjamin pembiayaan pelaksanaan Pemilukada, Februari tahun depan.
Dalam NHPD tersebut akan termuat soal tekhnis pencairan anggaran pelaksanaan Pemilukada yang diberikan pemerintah daerah baik ke KPU, Bawaslu maupun pihak keamanan.
Ka.Subdit Wilayah III, Direktorat Anggaran, Ditjen Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri, Sumule Tumbo punya penjelasan khusus soal NHPD yang dimaksud.
Meski perencanaan dan penyusunan anggaran pelaksanaan Pemilukada cukup dilakukan oleh TAPD bersama KPU, Bawaslu dan pihak keamanan tanpa melibatkan DPRD, namun KPU dan pelaksana Pemilukada lainnya diwajibkan untuk tetap tunduk pada standar pembiayaan yang proporsional, seusuai dengan mekanisme keuangan negara.
Tak hanya itu, Sumule juga meminta agar dalam NHPD tersebut juga dimuat soal pakta integritas yang wajib ditanda tangani oleh KPU sebagai bentuk komitmennya untuk menggunakan anggaran yang dimaksud sesuai dengan peruntukannya.
“Pakta integritas juga itu tak kalah penting. KPU harus menandatangani pakta integritas dalam lampiran NHPD sebagai bentuk komitmen KPU atau penyelenggara Pemilukada lainnya untuk menggunakan anggaran daerah itu secara bertanggung jawab. Digunakan sesuai proporsinya, serta bukan digunakan untuk kebutuhan lain di luar pembiayaan Pilkada,” singgung SumuleTumbo.
Ia menambahkan, dalam NHPD tersebut juga harus memuat soal komitmen pelaksana Pemilukada untuk mengembalikan kelebihan anggaran ke kas daerah.
Menurutnya, bukan hal yang mustahil jika di akhir proses pelaksanaan Pemilukada terdapat kelebihan anggaran dari Hibah pemerintah daerah. “Pengembalian kelebihan anggaran itu harus disanggupi oleh penyelenggara Pilkada paling lambat 3 bulan setelah proses Pilkada benar-benar tuntas.
Jadi, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. Lebih, yah dikembalikan. Ini juga harus masuk dalam poin penting pada naskah NHPD,” demikian Sumule Tumbo.
Sekedar informasi, rombongan Komisi I DPRD Sulawesi Barat yang turut hadir pada pertemuan tersebut masing-masing Syamsul Samad, Sukri Umar, Thamrin Endeng, Itol Saiful Tonra, serta Jumiati Mahmud.
Sementara dari KPU Sulawesi Barat ada Komisioner KPU bidang Tekhnis Pelaksanan Pemilu, Nurdin Passokkori, serta sejumlah PNS lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tergabung dalam TAPD. (*)

MF

Comments

Tinggalkan Komentar anda