Tarik Ulur Anggaran Pilgub, DPRD Hanya Diberitahukan, Bukan Ikut Membahas.

0
SuryatopNews.com – JAKARTA – Perdebatan soal penganggaran pelaksanaan Pemilukada Sulawesi Barat sepertinya akan berujung pada satu titik temu.
Soal besaran anggaran termasuk tekhnis penganggarannya, hal itu diserahkan ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta pihak keamanan.
Kesimpulan tersebut diperoleh setelah Komisi I DPRD Sulawesi Barat, bersama TPAD dan KPU Sulawesi Barat mengadakan pertemuan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (08/04). Ka.Subdit Wilayah III, Direktorat Anggaran, Ditjen Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri, Sumule Tumbo menegaskan, besaran penganggaran pada pelaksanaan Pemilukada 2017 mendatang harus mampu disiapkan oleh pemerintah daerah.
Soal tekhnis penganggarannya, Sumule Tulo menyebut, hal itu bisa dilakukan dengan membuat perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penjabaran APBD. “Pendanaan Pilkada itu wajib didanai oleh Pemda. Besaran kebutuhan anggaran Pilkada di sana (Sulawesi Barat), kurangnya berapa, silahkan dianggarkan. Itu bisa disesuaikan dengan postur APBD dengan melakukan perubahan parsial pada peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang dimaksud, dan itu tentunya diikuti dengan perubahan Pergub,” jelas Sumule.
Pada kesempatan tersebut, juga diungkap bahwa DPRD tidak wajib untuk ikut dalam pembahasan penganggaran pelaksanaan Pemilukada. Tugas tersebut menurut penjelasan Sumule Tumbo cukup dilakukan oleh TAPD berama KPU, Bawaslu dan pihak pengamanan. “Itu sesuai dengan Permendagri 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan kegiatan pemeilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Jadi, yang membahas besaran anggaran pelaksanaan Pilkada itu hanya dilakukan oleh TAPD bersama KPU, Bawaslu dan pihak pengamanan. Kan mereka yang akan menggunakan anggaran itu. Nanti kalau misalnya sudah disepakati, hasilnya sebatas jadi bahan laporan atau pemberitahuan saja ke DPRD,” sebut Sumule.
Lalu bagaimana dengan soal sumber penganggaran pelaksanaan Pemilukada Sulawesi Barat nanti ?. Pria asli Toraja itu menegaskan, karena penganggaran pelaksanaan Pemilukada adalah kewajiban pemerintah daerah, maka sejumlah opsi sumber penganggaran telah dituangkan dalam regulasi yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri. “Misalnya dengan mengambil anggaran dari pos biaya tak terduga. Bisa juga melalui pergeseran atau re-schedule program yang dianggap belum prioritas. Pilkada ini hajatan penting bagi daerah, jadi apapun itu, Pilkada adalah prioritas utama yang anggarannya harus disiapkan oleh Pemda,” kata Sumule Tumbo.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad menganggap, konsultasi yang dilalakukan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri tersebut ibarat sebuah jawaban dari rentetan pertanyaan yang selama ini ada baik di DPRD, TAPD, KPU, Bawaslu dan pihak pengamanan sendiri.
“Akhirnya kan semua sudah jelas. Bahwa apa yang selama ini kita perdebatkan seharusnya tak perlu berlarut-larut jika mekanismenya jelas seperti ini. Dengan pertemuan ini, kita sudah bisa berkesimpulan bahwa kami di DPRD tinggal menunggu pemberitahuan soal besaran anggaran Pilkada itu dari teman-teman di TAPD, KPU, Bawaslu dan pihak keamanan,” kata Syamsul Samad.
Untuk diketahui, perdebatan soal penganggaran pelaksanaan Pemilukada Sulawesi Barat bermula saat KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp. 138 Milyar. Namun oleh DPRD Sulawesi Barat dalam batang tubuh APBD Tahun 2016 ditetapkan anggaran pelaksanaan Pemilukada sebesar Rp. 75 Milyar.
Seiring rasionalisasi anggaran yang dilakukan KPU, usulan anggaran pelaksanaan Pemilukada kemudian naik di angka Rp. 118 Milyar.
Hal itu didasarkan pada meningkatkan sejumlah standar biaya pelaksana Pemilukada yang tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan. Rp. 118 Milyar tersebut nyatanya hanya disepakati pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebersar Rp. 85 Milyar setelah memperhatikan kondisi keuangan daerah. Namun, rapat antara Komisi I DPRD Sulawesi Barat bersama TAPD menyepakati anggaran pelaksanaan Pemilukada sebesar Rp. 90 Milyar.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Sukri Umar menyambut positif soal kesimpulan pada pertemuan di atas. Menurutnya, langkah untuk berkonsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri tersebut sudah sangat tepat, khususnya dalam hal pembiayaan Pemilukada yang bakal digelar kurang dari setahun itu.
“Karena kami melihat bahwa persoalan ini (perdebatan soal penganggaran Pemilukada) sudah sangat krusial, apalagi semakin dekat dengan waktu pelaksanaannya, maka kami di DPRD berinisiatif untuk mengadakan konsultasi denga Kemendagri. Itu murni karena azas kehati-hatian yang kami kedepankan,” kata Sukri.
Begitu pula dengan kesimpulan soal tidak dilibatkannya DPRD dalam pembahasan anggaran pelaksanaan Pemilukada, menurut Sukri, hal itu seharusnya dijelaskan lebih awal oleh pihak eksekutif. “Seandainya sejak awal aturan itu (DPRD tak wajib terlibat dalam pembahasan anggaran Pemilukada) dijelaskan ke kami, tentu perdebatannya tidak sampai sejauh ini. Kalau memang seperti itu mekanismenya, kami sejak hari ini memberi keleluasaan kepada teman-teman TAPD untuk membahas besaran anggaran Pemilukada bersama KPU, Bawaslu dan pihak keamanan. Cukup kami diberitahukan saja,” sambungnya.
“Silahkan teman-teman membahasnya (anggaran Pemilukada). Kami di DPRD tidak ingin dilabeli anggapan sebagai pihak yang menghalang-halangi pembahasan anggaran Pemilikada itu,” tutup politisi Demokrat itu.(*)

MF.

Comments

Tinggalkan Komentar anda